Oleh : Rahman Setiap bulan, jutaan perempuan Indonesia membeli pembalut sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Di struk belanja, produk itu tercatat sama seperti barang konsumsi umum lainnya: dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11 persen. Pertanyaan yang kini ramai disuarakan pun sederhana, tetapi menyentuh: jika menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dipilih, pantaskah produk pendukungnya dipajaki? Isu yang dalam literatur perpajakan dikenal sebagai tampon tax atau period tax ini bukan hanya soal tarif. Ia bersinggungan dengan kesehatan perempuan, kemiskinan menstruasi (period poverty), prinsip netralitas pajak, hingga kapasitas fiskal negara. Tulisan ini merangkum data yang tersedia, membandingkan praktik di berbagai negara, serta memaparkan argumen dari kedua sisi agar pembaca dapat menilai secara utuh. A. Pembalut dan Posisinya dalam Sistem PPN Dalam sistem PPN Indonesia, setiap barang kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri pada prinsipnya terutang PPN. Produk menstruasi, menurut kajian pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikategorikan sebagai barang konsumsi biasa dan tidak mendapat fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut, dibebaskan, maupun ditanggung pemerintah (Yandiawan, 2026). Tarif standar yang dikenakan disebut sebesar 11 persen (Dhora, 2024; Arfiyana, t.t.). Penyebab utamanya adalah daftar kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Merujuk Pasal 7 PP Nomor 49 Tahun 2022, barang kebutuhan pokok yang dibebaskan adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi. Produk saniter menstruasi tidak tercantum dalam daftar tersebut (Arfiyana, t.t.). Di sisi lain, pemerintah dan DPR pada Desember 2024 menyepakati bahwa kebutuhan pokok tetap bebas PPN (DDTCNews, 2024), sehingga perdebatan kini bergeser pada apakah pembalut layak dimasukkan ke dalam kategori yang dilindungi itu. Perlu dicatat, sebagian rujukan dalam tulisan ini berasal dari pegawai DJP yang menyampaikan pandangan pribadi, bukan sikap resmi lembaga. Dalam penelusuran penulis, belum ditemukan pengumuman resmi pemerintah yang menyatakan rencana pembebasan atau penurunan PPN pembalut. Pembaca disarankan memeriksa ketentuan tarif terbaru pada laman resmi DJP dan Kementerian Keuangan. B. Mengapa Dipertanyakan: Kebutuhan Dasar dan Kemiskinan Menstruasi Pihak yang menuntut keringanan pajak berangkat dari data. Bank Dunia memperkirakan sekitar 500 juta perempuan di dunia belum memiliki akses memadai terhadap produk saniter dan fasilitas kebersihan (Arfiyana, t.t.). Di Indonesia, dari sekitar 136 juta penduduk perempuan, sekitar 92 juta berada pada usia menstruasi, atau sekitar 33 persen dari seluruh penduduk (Arfiyana, t.t.). Data BPS yang dikutip kajian DDTC menunjukkan 68,52 persen perempuan Indonesia berada pada usia produktif (Dhora, 2024). Riset BBC pada 2019 di 18 negara Asia mencatat bahwa rata-rata perempuan Indonesia menghabiskan 1,7 persen penghasilan bulanannya untuk produk menstruasi, angka yang 20 persen lebih tinggi daripada rata-rata perempuan di negara lain yang disurvei (Yandiawan, 2026). Sementara itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang (Yandiawan, 2026), kelompok yang paling rentan menghemat produk menstruasi. Dampaknya bukan sekadar finansial. Pembalut dianjurkan diganti setiap 4 sampai 6 jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri, sedangkan keterbatasan dana membuat sebagian perempuan memakai satu pembalut seharian atau beralih ke kain lap, tisu toilet, hingga popok anak, yang meningkatkan risiko berbagai penyakit (Arfiyana, t.t.). Kemiskinan menstruasi juga dikaitkan dengan perempuan yang tidak masuk kerja dan anak perempuan di daerah terpencil yang absen dari sekolah (Yandiawan, 2026). Alternatif seperti pembalut kain dan menstrual cup memang dapat dipakai berulang, tetapi harganya lebih mahal dan tidak semua perempuan memiliki akses air bersih untuk mencucinya (Arfiyana, t.t.). Para pendukung penghapusan pajak juga menggunakan konsep merit goods, yaitu barang yang manfaatnya besar bagi masyarakat sehingga layak diberi fasilitas pajak berupa pembebasan atau tarif 0 persen (Dhora, 2024). Pajak atas produk yang hanya dibutuhkan perempuan juga dipandang sebagai bentuk bias gender dalam sistem pajak (Dhora, 2024). C. Praktik di Berbagai Negara Indonesia bukan satu-satunya negara yang masih memajaki produk menstruasi, tetapi semakin banyak negara yang mengubah kebijakannya. Tabel 1 merangkum contoh yang tercatat dalam sumber yang digunakan. Tabel 1. Contoh kebijakan PPN produk menstruasi di sejumlah negara NegaraKebijakanKeteranganAfrika Selatan, Kanada, InggrisTarif 0%Berlaku sejak akhir 2010 (Afrika Selatan), 2019 (Kanada), dan 2021 (Inggris).Kenya, Korea Selatan, Australia, Malaysia, IndiaPembebasan pajakKenya dan Korea Selatan mengubah kebijakan sejak awal 2004.Jerman, Prancis, Italia, dan negara Uni Eropa lainPenurunan tarifAturan Uni Eropa membolehkan tarif terendah, tetapi tidak tarif 0%.Irlandia0% untuk pembalut dan tamponMenstrual cup tetap dikenai 23%.PakistanTarif 0%Turun dari 18% mulai tahun fiskal 2026/2027.EswatiniBebas PPNEfektif sejak 1 Januari 2026.Kroasia dan SlovakiaMenolak perubahanKroasia dua kali menolak usulan penurunan tarif. Sumber: Dhora (2024); Arfiyana (t.t.); DDTCNews (2025, 2026). Sebagai pembanding regional, kajian yang dimuat DDTCNews menyebut harga relatif pembalut terhadap pendapatan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Tiongkok (DDTCNews, 2023). Malaysia, perlu diingat, termasuk negara yang membebaskan pajak atas produk saniter menstruasi (Dhora, 2024). D. Argumen Pihak yang Berhati-hati Pandangan yang menolak atau menunda penghapusan PPN pembalut juga memiliki dasar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, prinsip netralitas PPN membuat semua barang kena pajak terutang PPN, sementara fasilitas pembebasan sesuai Pasal 16B UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diberikan sangat selektif dan terbatas dengan memperhatikan dampaknya terhadap penerimaan negara (Yandiawan, 2026). Kedua, ada keraguan apakah penghapusan pajak akan menurunkan harga secara penuh. Kroasia menolak usulan penurunan tarif karena menilai potongan pajak tidak menjamin harga turun. Pakar pajak de la Feria berpendapat bahwa jika harga turun pun, perempuan yang lebih kaya cenderung lebih banyak menikmati manfaatnya, sehingga tujuan melindungi perempuan berpenghasilan rendah bisa meleset (Dhora, 2024). Ketiga, biaya fiskalnya tidak kecil secara agregat. Laporan Belanja Perpajakan 2024 mencatat belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp227,8 triliun, atau 56,92 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Tiga komponen terbesarnya adalah pengecualian PKP bagi UMKM, PPN yang dibebaskan atas barang kebutuhan pokok, dan pembebasan PPN produk kelautan dan perikanan (Yandiawan, 2026). Setiap tambahan fasilitas berarti tambahan belanja perpajakan yang harus dihitung. Selain itu, kajian DJP lain mempertanyakan konsistensi kebijakan karena produk seperti susu formula bayi pun masih dikenai PPN (Putri, t.t.). E. Opsi Kebijakan yang Dapat Dipertimbangkan Perdebatan ini tidak harus berakhir pada pilihan ya atau tidak. Beberapa opsi dapat dipertimbangkan, dengan kelebihan dan risiko masing-masing, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Tabel 2. Opsi kebijakan PPN produk menstruasi OpsiPotensi manfaatRisiko dan catatanPembebasan atau PPN tidak dipungut (Pasal 16B UU HPP)Harga berpotensi lebih terjangkau; sinyal kebijakan responsif gender.Perlu dasar regulasi; menambah belanja perpajakan; efek ke harga belum pasti.PPN ditanggung pemerintah (DTP) lewat PMKLebih fleksibel dan dapat dibatasi waktu serta cakupannya.Bersifat anggaran tahunan; perlu evaluasi efektivitas.PPN DTP khusus produk ramah lingkungan di tingkat produsen (usulan Yandiawan, 2026)Administrasi lebih sederhana; sekaligus mendorong produk reusable dan organik.Cakupan sempit sehingga belum menjawab seluruh pengguna pembalut sekali pakai.Tarif tetap, diperkuat dengan edukasi dan sanitasi menstruasiTidak menggerus penerimaan; menyasar akar masalah akses.Beban biaya produk tetap ditanggung konsumen. Sumber: analisis penulis berdasarkan Yandiawan (2026), Dhora (2024), dan Arfiyana (t.t.). Usulan jalan tengah dari kalangan pegawai DJP adalah PPN DTP atas produk menstruasi ramah lingkungan, sebagian atau seluruhnya, dengan fasilitas hanya diberikan pada titik Pengusaha Kena Pajak (PKP) produsen untuk menyederhanakan pengawasan (Yandiawan, 2026). Usulan ini berangkat dari pertimbangan kapasitas fiskal sekaligus isu limbah pembalut sekali pakai. Penutup Pertanyaan “kebutuhan biologis kok dipajaki?” mengandung dua hal sekaligus: keberatan moral yang masuk akal dan perhitungan fiskal yang tidak boleh diabaikan. Data menunjukkan beban pengeluaran produk menstruasi bagi perempuan Indonesia relatif tinggi, kemiskinan menstruasi berdampak pada kesehatan dan pendidikan, dan banyak negara telah memberi keringanan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi prinsip netralitas PPN, keterbatasan penerimaan, dan ketidakpastian apakah penurunan pajak benar-benar sampai ke harga di tingkat konsumen. Saran yang dapat diajukan: pertama, pemerintah perlu menghitung secara terbuka potensi belanja perpajakan dan manfaat kesehatan dari keringanan PPN produk menstruasi. Kedua, jika fasilitas diberikan, perlu mekanisme pemantauan agar penurunan pajak tercermin pada harga. Ketiga, kebijakan pajak sebaiknya berjalan bersama penyediaan sanitasi, edukasi kesehatan menstruasi, dan akses produk bagi kelompok miskin. Keempat, masyarakat, terutama pembaca perempuan, berhak menanyakan dan mengawal isu ini melalui kanal aspirasi resmi. Daftar Pustaka Arfiyana, R. (t.t.). Apa itu period poverty dan period tax? Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/apa-itu-period-poverty-dan-period-tax DDTCNews. (2023, 19 Oktober). Menaikkan isu penghapusan tampon tax dalam momentum pemilu. https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1797937/menaikkan-isu-penghapusan-tampon-tax-dalam-momentum-pemilu DDTCNews. (2024, 5 Desember). Pemerintah dan DPR sepakat kebutuhan pokok tetap bebas PPN. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807365/pemerintah-dan-dpr-sepakat-kebutuhan-pokok-tetap-bebas-ppn DDTCNews. (2025). Negara ini bebaskan perlengkapan medis dan pembalut wanita dari PPN (Eswatini). https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1815720/negara-ini-bebaskan-perlengkapan-medis-dan-pembalut-wanita-dari-ppn DDTCNews. (2026, 15 Juni). Negara ini hapus PPN pembalut wanita (Pakistan). https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1820087/negara-ini-hapus-ppn-pembalut-wanita Dhora, K. A. (2024, 21 Agustus). Menyoroti kebijakan pajak berupa penerapan period tax. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/review/analisis/1804933/menyoroti-kebijakan-pajak-berupa-penerapan-period-tax Putri, V. D. A. (t.t.). Menstruasi, tampon dan pink tax di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/artikel/menstruasi-tampon-dan-pink-tax-di-indonesia Yandiawan, D. (2026, 1 Juni). Menimbang PPN nol persen untuk produk menstruasi. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/review/opini/1819717/menimbang-ppn-nol-persen-untuk-produk-menstruasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Barang dan Jasa yang Dibebaskan dari PPN dan/atau PPnBM. Post navigation KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI INDONESIA TAHUN 2026: FAKTA, DAMPAK, DAN STRATEGI PENGENDALIAN BERKELANJUTAN DILURI EVORA 2026, Hadirkan Ruang Dialog dan Edukasi bagi Generasi Muda