Oleh : Admin Sanfan News

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah salah satu bencana ekologis yang paling sering berulang di Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, titik panas muncul di Sumatra dan Kalimantan, lalu meluas hingga Nusa Tenggara dan Papua. Persoalannya tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan. Karhutla berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, tata kelola lahan, penegakan hukum, dan hubungan antarnegara di kawasan ASEAN karena asapnya dapat melintasi batas negara.

Pada 2026 persoalan ini kembali menjadi sorotan. Sistem pemantauan SiPongi milik Kementerian Kehutanan mencatat luas areal terbakar secara nasional sekitar 202 ribu hektare (Kabarbursa.com, 2026; Kompas.com, 2026b). Data Gakkum menunjukkan jumlah kejadian pada Januari–Juni 2026 naik 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 (Kabarbursa.com, 2026). Sejumlah pakar iklim juga memprediksi El Nino 2026–2027 berpotensi menjadi yang terkuat sepanjang sejarah pencatatan (Ayuningtyas & Thertina, 2026). Artikel ini menyajikan data yang tersedia, menganalisis penyebab dan dampaknya, meninjau kerangka hukum, serta merumuskan strategi pengendalian yang dapat dijalankan.

B. Gambaran Data Karhutla di Indonesia

1. Tren historis

Dalam satu dekade terakhir, luas karhutla di Indonesia berfluktuasi tajam dan cenderung melonjak pada tahun-tahun dengan kemarau panjang atau El Nino. Sebagai pembanding, krisis 2015 tercatat sebagai salah satu yang terburuk, dengan sekitar 2,6 juta hektare terbakar dan kerugian ekonomi yang ditaksir Bank Dunia mencapai sekitar 16,1 miliar dolar AS (Bank Dunia, 2016). Tabel 1 memperlihatkan data tahunan dari SiPongi yang dirangkum GoodStats.

Tabel 1. Luas karhutla Indonesia per tahun (hektare)

TahunLuas areal terbakar (ha)
2016438.363
2017165.483
2018529.267
2020296.942
2021358.867
2022204.894
2024376.805
2025359.619
2026 (SiPongi, data sementara)± 202.011

Sumber: GoodStats (2026b); Kabarbursa.com (2026). Data 2019 dan 2023 tidak tercantum pada sumber yang digunakan. Angka 2026 belum final.

2. Kondisi tahun 2026

Awal 2026 sudah menunjukkan sinyal peringatan. Pada Januari–Maret, luas karhutla telah mencapai 55.324 hektare, hampir menyamai luas Jakarta, padahal periode tersebut masih termasuk musim hujan (GoodStats, 2026b). Eco-Business (2026) melaporkan bahwa luas terbakar pada Februari sudah sekitar 20 kali lipat tahun sebelumnya dan titik panas di lahan gambut melonjak. Sepanjang Januari hingga 2 September 2026, SiPongi mencatat 13.824 titik panas, dan kejadian pada semester I tersebar di 340 kabupaten/kota di 36 dari 38 provinsi (Prayitno, 2026). Luas areal terbakar Januari–Juli 2026 disebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 (Kompas.com, 2026b).

Catatan penting: angka sekitar 202 ribu hektare dikutip media untuk periode yang berbeda-beda (Januari–Juni, Juli, atau Agustus) karena sumber yang sama dikutip pada waktu yang berlainan. Untuk keperluan akademik atau pelaporan resmi, angka terbaru sebaiknya diverifikasi langsung pada laman SiPongi.

Tabel 2. Provinsi dengan luas karhutla terbesar, 2026 (hektare)

No.ProvinsiLuas areal terbakar (ha)
1Kalimantan Barat38.310,86
2Papua Selatan25.838,53
3Nusa Tenggara Timur19.565,16
4Nusa Tenggara Barat17.406,46
5Riau15.738,92
6Kepulauan Riau5.760,90

Sumber: GoodStats (2026a), berdasarkan SiPongi. Kepulauan Riau termasuk 10 provinsi terluas; posisi lainnya tidak dimuat pada kutipan sumber.

Per 14 September 2026, BNPB mencatat indikasi luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas penanganan karhutla mencapai 85.765,57 hektare (Databoks Katadata, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga intervensi dapat diprioritaskan secara geografis.

C. Faktor Penyebab

Karhutla hampir tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal. Berbagai sumber menunjukkan kombinasi faktor alam, pembukaan lahan, kondisi ekosistem, dan lemahnya tata kelola.

  • Faktor iklim. Fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole memperpanjang kemarau dan membuat vegetasi serta gambut mudah terbakar (Tanamal, 2026; RRI, 2026b). Puncak El Nino diperkirakan baru terjadi pada Oktober–November, sedangkan musim hujan umumnya mulai November (Ayuningtyas & Thertina, 2026).
  • Pembukaan lahan dengan cara membakar. Kementerian Kehutanan menegaskan lonjakan karhutla merupakan kombinasi kekeringan akibat El Nino dan pembakaran lahan oleh manusia yang disengaja (Kompas.com, 2026a). Membakar dianggap murah dan cepat untuk membersihkan lahan.
  • Degradasi lahan gambut. Gambut yang terdrainase dan mengering sangat mudah terbakar, sulit dipadamkan, dan menghasilkan asap pekat. Laporan Eco-Business (2026) mencatat ribuan titik panas berada di lahan gambut. Fortune Indonesia (2026) juga menyebut pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024 sebagai konteks melemahnya agenda restorasi.
  • Konsesi dan penggunaan lahan skala besar. Eco-Business (2026) melaporkan lebih dari 6.000 titik panas berada di dalam konsesi kelapa sawit. Temuan semacam ini menegaskan perlunya pengawasan dan pertanggungjawaban korporasi atas area konsesinya.
  • Tata kelola dan penegakan hukum. Prayitno (2026) menilai pengendalian karhutla masih terlalu berat pada pemadaman dan kurang pada pencegahan sepanjang tahun, sehingga kebakaran terus berulang pada setiap musim kering.

D. Dampak Karhutla

1. Dampak kesehatan

Kementerian Kesehatan melaporkan sekitar 12,5 juta warga di tujuh provinsi di Sumatra dan Kalimantan terpapar asap karhutla, disertai lonjakan pasien gangguan pernapasan (Kompas.com, 2026a). Paparan partikel halus dari asap meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperburuk asma dan penyakit paru kronis, serta paling berbahaya bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

2. Dampak ekonomi

Lembaga CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla Januari–Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun (Fortune Indonesia, 2026; Kabarbursa.com, 2026). Kerugian ini mencakup hilangnya produktivitas, biaya layanan kesehatan, gangguan transportasi, dan terganggunya sektor pertanian serta perkebunan. Pada Agustus 2026, kabut asap memaksa sebagian sekolah di Kalimantan Barat dan Sarawak diliburkan serta menyebabkan pembatalan penerbangan (Ayuningtyas & Thertina, 2026).

3. Dampak lingkungan dan iklim

Kebakaran gambut melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, menghilangkan habitat satwa, dan menurunkan daya dukung lahan jangka panjang. Dampak ini sulit dipulihkan dalam waktu singkat sehingga biaya ekologisnya sering tidak tercermin penuh dalam estimasi kerugian.

4. Dampak lintas batas

Asap dari Kalimantan dan Sumatra terbawa angin ke Malaysia dan Singapura. Pada 11 Agustus 2026, sebelas wilayah di Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan mencatat kualitas udara tidak sehat (IDN Financials, 2026). Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) menjelaskan bahwa asap dari Kalimantan dan Sumatra ikut memengaruhi kualitas udara di sana (Kompas.com, 2026a). Karena itu, karhutla bukan hanya isu domestik, tetapi juga isu diplomasi lingkungan.

E. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mencegah dan menindak pembakaran lahan. Persoalan utamanya terletak pada konsistensi penerapan, bukan semata-mata ketiadaan aturan.

  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Ayat (2) memberi pengecualian terbatas bagi kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, ditanami varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar. Pasal 88 menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.
  • UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 56 melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dengan ancaman pidana pada Pasal 108.
  • PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengatur perlindungan ekosistem gambut, termasuk kriteria kerusakan gambut berdasarkan tinggi muka air tanah.
  • Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Tata Kelola Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. Menegaskan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla.
  • ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002). Disahkan melalui UU No. 26 Tahun 2014 sebagai dasar kerja sama regional penanganan asap lintas batas.

Dalam praktik 2026, pemerintah menempuh Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang didukung data meteorologi, tinggi muka air gambut, dan pemantauan titik panas untuk menjaga gambut tetap basah (RRI, 2026a). Kementerian Kehutanan sebelumnya merencanakan 35 operasi modifikasi cuaca pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp2,3–2,5 miliar per operasi (Tanamal, 2026). Pada tingkat regional, pembahasan kabut asap kini melibatkan Sub-Regional Ministerial Steering Committee yang mencakup sejumlah negara ASEAN (RRI, 2026b).

F. Analisis dan Strategi Pengendalian

Pengalaman 2015, 2019, dan 2026 menunjukkan bahwa respons pemadaman semata tidak cukup. Strategi yang efektif perlu bergeser ke pencegahan sepanjang tahun, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara (Prayitno, 2026). Tabel 3 merangkum tantangan utama dan rekomendasi strategisnya.

Tabel 3. Matriks tantangan dan rekomendasi strategis

AspekTantanganRekomendasi strategis
PencegahanGambut kering dan terdrainase; pencegahan baru intensif saat kemarau.Pembasahan dan pemulihan gambut, penyekatan kanal, pemantauan tinggi muka air tanah, sekat bakar, dan patroli terpadu sepanjang tahun.
Deteksi dini dan teknologiApi cepat menjalar sebelum respons tiba.Optimalkan SiPongi dan peringatan dini BMKG, integrasikan data titik panas dengan kondisi gambut, dan gunakan OMC secara terukur sebagai pelengkap, bukan pengganti pencegahan.
Penegakan hukumTitik panas di konsesi; pembuktian dan sanksi belum menimbulkan efek jera.Transparansi peta konsesi, sanksi administratif, perdata, dan pidana, penerapan tanggung jawab mutlak, serta moratorium aturan daerah yang membuka celah pembakaran.
Ekonomi masyarakatMembakar dipilih karena murah dan cepat.Insentif dan pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar, program desa bebas api, dan penguatan Masyarakat Peduli Api.
Kesehatan dan kesiapsiagaanJutaan warga terpapar asap.Siaga layanan kesehatan, distribusi masker, ruang bebas asap, serta protokol libur sekolah berbasis indeks kualitas udara.
Kerja sama regionalAsap lintas batas memicu ketegangan diplomatik.Pertukaran data titik panas, kolaborasi dengan Malaysia dan Singapura, serta penguatan mekanisme ASEAN.

Sumber: analisis penulis berdasarkan Prayitno (2026), RRI (2026a, 2026b), Tanamal (2026), dan Eco-Business (2026).

Dari sisi waktu, strategi dapat dibagi tiga tahap. Pada jangka pendek, yakni masa puncak El Nino hingga datangnya musim hujan, fokusnya adalah memadamkan titik api, menjaga gambut tetap basah, dan melindungi kelompok rentan dari asap. Pada jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, audit kepatuhan konsesi, dan program ekonomi alternatif bagi masyarakat. Pada jangka panjang, restorasi gambut yang konsisten, tata ruang yang berpihak pada ekosistem, dan integrasi risiko karhutla ke dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci agar bencana tidak terus berulang.

Penutup

Karhutla 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini adalah gabungan antara tekanan iklim dan kelemahan tata kelola. Data SiPongi menunjukkan luas areal terbakar sekitar 202 ribu hektare, kejadian tersebar di hampir seluruh provinsi, dan dampaknya mencakup kesehatan jutaan warga, kerugian ekonomi yang ditaksir hingga Rp123,1 triliun, serta gangguan kualitas udara di negara tetangga. El Nino memperparah kondisi, tetapi pembakaran lahan oleh manusia dan gambut yang terdegradasi tetap menjadi faktor yang dapat dikendalikan.

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memprioritaskan pencegahan sepanjang tahun, terutama pembasahan dan restorasi gambut. Kedua, penegakan hukum terhadap pembakaran, termasuk di area konsesi, harus dilakukan secara transparan dan konsisten. Ketiga, masyarakat perlu didukung dengan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar dan edukasi risiko. Keempat, kesiapsiagaan kesehatan dan kerja sama regional harus diperkuat agar dampak asap dapat ditekan. Dengan langkah yang terpadu, Indonesia dapat menekan risiko karhutla dan melindungi kesehatan, ekonomi, serta lingkungan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

  • Ayuningtyas, A. D., & Thertina, M. R. (2026, 20 Agustus). Karhutla 2026 meluas, akankah krisis asap Asia 2015 terulang? Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6a86f6ec8f281/karhutla-2026-meluas-akankah-krisis-asap-asia-2015-terulang
  • Bank Dunia. (2016). The cost of fire: An economic analysis of Indonesia’s 2015 fire crisis (Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note No. 1). World Bank Group.
  • Databoks Katadata. (2026, 14 September). Indikasi lahan terbakar di 6 provinsi prioritas penanganan karhutla (14 September 2026). https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/6aa76bb9f08b0/indikasi-lahan-terbakar-di-6-provinsi-prioritas-penanganan-karhutla-14-september-2026
  • Eco-Business. (2026, 16 April). ‘Godzilla El Niño’ threat looms as Indonesia’s fire season starts early. https://www.pulse.bot/science/news/godzilla-el-nino-threat-looms-as-indonesias-fire-season-starts-early-d84faf8f-04b6-4a80-81ec-428e6e98b45c/
  • Fortune Indonesia. (2026). Kerugian ekonomi akibat karhutla capai Rp123 triliun. https://www.fortuneidn.com/news/kerugian-ekonomi-akibat-karhutla-capai-rp123-triliun-00-ccw2k-nmgr9z/amp
  • GoodStats. (2026a). Kalimantan Barat jadi provinsi dengan karhutla terluas, capai 38 ribu ha. https://data.goodstats.id/statistic/kalimantan-barat-jadi-provinsi-dengan-karhutla-terluas-capai-38-ribu-ha-7ocLY
  • GoodStats. (2026b). Tren luas karhutla di Indonesia, per Maret 2026 hampir seluas Jakarta. https://data.goodstats.id/statistic/tren-luas-karhutla-di-indonesia-per-maret-2026-hampir-seluas-jakarta-I0vpd
  • IDN Financials. (2026, Agustus). Indonesia’s forest fires spread, smoke drifts to neighboring countries. https://www.idnfinancials.com/news/67276/indonesias-forest-fires-spread-smoke-drifts-to-neighboring-countries
  • Kabarbursa.com. (2026). Karhutla 2026 naik 366%, kerugian ekonomi tembus Rp123 T. https://www.kabarbursa.com/ekonomi-hijau/karhutla-2026-naik-366-kerugian-ekonomi-tembus-rp123-t
  • Kompas.com. (2026a, 17 September). Karhutla Indonesia disebut memperburuk kualitas udara Malaysia dan Singapura. https://www.kompas.com/tren/read/2026/09/17/153000865/karhutla-indonesia-disebut-memperburuk-kualitas-udara-malaysia-dan
  • Kompas.com. (2026b, 3 Oktober). Luas karhutla 2026 melonjak, perbaikan tata kelola lahan dan gambut jadi sorotan. https://lestari.kompas.com/read/2026/10/03/093745086/luas-karhutla-2026-melonjak-perbaikan-tata-kelola-lahan-dan-gambut-jadi
  • Prayitno, H. (2026, 9 September). Karhutla Indonesia dan lemahnya tata kelola pencegahan kebakaran. Katadata. https://katadata.co.id/indepth/opini/6a9f6cdf85408/karhutla-indonesia-dan-lemahnya-tata-kelola-pencegahan-kebakaran
  • RRI. (2026a, 3 Agustus). Pemerintah perkuat mitigasi karhutla hadapi El Nino 2026. https://rri.co.id/wamena/kesehatan/2623188/pemerintah-perkuat-mitigasi-karhutla-hadapi-el-nino-2026
  • RRI. (2026b, 31 Juli). Singapura sebut risiko kabut asap meningkat, pencegahannya pun berpeluang besar. https://rri.co.id/batam/regional/2617765/singapura-sebut-risiko-kabut-asap-meningkat-pencegahannya-pun-berpeluang-besar
  • Tanamal, Y. (2026, 26 Juni). High transboundary haze risk puts Indonesian policy to test. The Jakarta Post. https://asianews.network/high-transboundary-haze-risk-puts-indonesian-policy-to-test/
  • Peraturan Perundang-undangan
  • Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  • Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
  • Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
  • Indonesia. (2014, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.
  • Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Tata Kelola Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *