Demonstrasi Mahasiswa UI & Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo: Kajian Mendalam

Oleh : Tiara dan Maya Evi Apriliya

Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui aksi demonstrasi, mahasiswa melaksanakan tugas sebagai agent of change dan social control dengan menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa telah beberapa kali menjadi kekuatan penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik.

Sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pemerintahannya, sejumlah kebijakan strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pengelolaan subsidi energi, serta target pertumbuhan ekonomi nasional menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas fiskal negara. Namun di sisi lain, berbagai akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam aspek transparansi, tata kelola, efektivitas, maupun dampaknya terhadap sektor pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Artikel ini bertujuan mengkaji demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berdasarkan data empiris, laporan media, serta berbagai kajian akademik. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menggambarkan kronologi demonstrasi, tetapi juga menelaah isu-isu kebijakan yang menjadi dasar munculnya tuntutan mahasiswa.

Kronologi dan Konteks Demonstrasi BEM UI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi pada 12 Juni 2026, bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, diikuti lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Para demonstran menyerukan lima tuntutan utama: (1) stop pemborosan APBN, (2) turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, (3) hentikan program MBG serta pembangunan koperasi desa merah putih, (4) hentikan militerisme di ranah sipil, dan (5) Prabowo Subianto mengakui kesalahannya. Hukumonline

Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai presiden Indonesia pertama yang digugat aksi demonstrasi mahasiswa dalam kurun waktu 100 hari setelah dilantik. Ketua BEM UI Iqbal Chiesa menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang justru dinilai memperburuk kondisi rakyat: “Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia.” Tempo

Demonstrasi ini bukan peristiwa tunggal. Gelombang protes mahasiswa tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah, dan merupakan rangkaian yang berulang selama pemerintahan Prabowo Subianto. Di Semarang, BEM SI Jawa Tengah bahkan memberi pemerintah tenggat 18 hari untuk memperkuat nilai rupiah yang melemah. Kompas

Analisis Penulis

Demonstrasi yang dilakukan BEM UI menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik terhadap satu kebijakan tertentu, melainkan terhadap arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Tuntutan yang diajukan berkaitan dengan isu ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak-hak sipil. Hal tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar bentuk penolakan, tetapi juga merupakan upaya mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dalam sistem demokrasi.

Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kritik terhadap Anggaran dan Tata Kelola

Transparency International Indonesia (TII) merilis laporan bertajuk “Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis” (Juni 2025) yang mengidentifikasi tingginya kerentanan korupsi sistemik dalam pelaksanaan MBG. Dengan estimasi anggaran hingga Rp 400 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat, laporan ini menemukan bahwa program berjalan tanpa regulasi pelaksana yang jelas  hingga pertengahan 2025, MBG masih dijalankan hanya dengan petunjuk teknis internal. Program ini bahkan berpotensi mendorong pelebaran defisit anggaran hingga 3,6% terhadap PDB, melampaui batas maksimal 3% yang diatur undang-undang. Ti

Anggaran MBG pada 2026 meningkat tajam sebesar 96 % dari tahun 2025 menjadi Rp 171 triliun. Sumber pembiayaannya antara lain dialihkan dari anggaran pendidikan sebanyak Rp 335 triliun atau hampir separuh (44,2 %) dari total anggaran pendidikan 2026 digunakan untuk membiayai MBG, mengorbankan infrastruktur, bahan ajar, pengembangan guru dan dosen, serta pendanaan riset. Uajy

Kajian Akademik tentang MBG

Sebuah kajian ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal RIGGS menganalisis MBG sebagai instrumen politik janji pemilu dengan pagu Rp 71 triliun di APBN 2025 sekitar 9-10% dari total anggaran pendidikan sehingga berpotensi menimbulkan trade off dengan investasi struktural pendidikan jangka panjang. Ilmudata

Artikel di Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (Vol. 05, No. 01, April 2025) menyoroti bahwa sasaran program MBG tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dan tidak tersedia mekanisme partisipasi publik yang transparan dan berkelanjutan untuk memantau pelaksanaannya. Ironisnya, tujuan program MBG untuk memberikan gizi bagi siswa justru bertentangan dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bpip

Opini ilmiah dari Universitas Andalas (Oktober 2025) mencatat bahwa lebih dari 7.000 anak dilaporkan keracunan setelah menyantap makanan dari program ini, dengan kasus terparah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Krisis ini dinilai bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga guncangan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Unand

Perspektif Pemerintah

Pemerintah menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi anak-anak, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga menilai bahwa investasi pada sektor gizi merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Analisis Penulis

Meskipun tujuan Program MBG dinilai positif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek implementasi. Persoalan mengenai transparansi anggaran, mekanisme pengawasan, kesiapan regulasi, serta kualitas distribusi makanan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala serta peningkatan akuntabilitas menjadi langkah yang diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Isu Kebijakan BBM dan Subsidi Pertalite

Pemerintah menghadapi dilema besar terkait BBM subsidi. Kementerian ESDM memastikan harga Pertalite akan tetap di angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter, namun keputusan mempertahankan harga ini berisiko memperlebar defisit APBN di tengah tekanan anggaran dari berbagai program besar lainnya. Readers

Kapasitas subsidi energi dalam APBN diperkirakan menyusut seiring naiknya harga minyak dunia. BBM nonsubsidi diprediksi mengalami kenaikan signifikan hingga 40%, sementara pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah beban subsidi Pertalite atau membiarkan terjadinya kelangkaan pasokan di lapangan. Asatunews

Analis dari lembaga riset memperkirakan potensi penghematan subsidi BBM sekitar Rp 20,5 triliun untuk 2026 melalui kebijakan efisiensi konsumsi bahan bakar, namun angka ini tidak cukup mengeliminasi tekanan fiskal mengingat total subsidi BBM dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp 103 triliun. Kompas

Kajian di Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi (2025) merekomendasikan bahwa kebijakan subsidi BBM perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan pengalihan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran, demi mendorong peralihan ke energi baru terbarukan sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal.

Perspektif Pemerintah

Pemerintah mempertahankan harga Pertalite sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi. Kebijakan subsidi energi juga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas inflasi dan mencegah lonjakan harga barang serta jasa yang bergantung pada biaya transportasi.

Analisis Penulis

Di sisi lain, mempertahankan subsidi dalam jumlah besar juga menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Oleh sebab itu, tantangan pemerintah adalah menemukan keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan memastikan keberlanjutan anggaran negara dalam jangka panjang.

Isu Efisiensi Anggaran: Inpres No. 1 Tahun 2025

Substansi Kebijakan

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, Prabowo menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,6 triliun terdiri dari penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Peneliti Seknas Fitra, Bernard Allvitro, menilai kebijakan ini menjadi paradoks karena pemerintahan Prabowo justru membentuk kabinet yang lebih besar dari pemerintahan sebelumnya dengan 109 pos (menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri). Hukumonline

Dampak terhadap Pendidikan

Penelitian hukum normatif yang dipublikasikan dalam Journal Ilmu Hukum Pengayoman menyimpulkan bahwa pemangkasan anggaran termasuk BOPTN hingga 50% berpotensi melanggar ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Kebijakan fiskal dinilai tidak seharusnya mengorbankan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan yang dijamin Pasal 31 UUD 1945. Uniasman

Analisis dari The Indonesian Institute menemukan bahwa Inpres 1/2025 tidak memiliki indikator, tujuan, atau batasan yang jelas. Sektor pendidikan tinggi, kesehatan, dan dana ke daerah mengalami pemotongan besar, sementara anggaran Kemenhan dan Polri justru besar. Dampaknya antara lain: program KIP-K terganggu, akses pendidikan di daerah 3T terdampak, tunjangan dosen sempat tidak dibayarkan, dan lembaga peradilan terhambat dalam memproses laporan. Theindonesianinstitute

Penelitian kualitatif dari Universitas Moch. Sroedji Jember yang menyurvei 9 dari 18 SMA Negeri di Kabupaten Jember menemukan bahwa efisiensi anggaran berdampak langsung pada pengalokasian dana BOS dan BPOPP, khususnya pada pos pengembangan kompetensi guru. Umsj

Dampak terhadap Ekonomi dan Tenaga Kerja

Pemangkasan anggaran secara agresif tanpa strategi yang matang berisiko mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan di sektor konsumsi dan investasi. Kebijakan ini juga berpotensi menghapus gaji ke-13 dan THR bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, yang dapat memicu gejolak sosial lebih serius dan meningkatkan angka pengangguran. Ekonomi

Analisis Penulis

Efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan kebijakan yang lazim dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas belanja negara. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Apabila pemotongan anggaran dilakukan tanpa perencanaan yang matang, maka tujuan efisiensi justru dapat menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Ekonomi Makro vs. Target Prabowo

Visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 menghadapi tantangan berat. Data BPS 2026 menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi 2025 hanya 5,2 persen — jauh dari target antara 6 persen yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga dikritik karena pertumbuhan ekonomi yang lesu, turunnya jumlah kelas menengah, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya angka PHK di berbagai industri. Readers

Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan skor 5 dari 10 terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo, berdasarkan berbagai kebijakan yang dinilai semrawut dan cenderung melemahkan demokrasi. Yield obligasi negara bertenor 10 tahun juga mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan ketidakpercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Tempo

Analisis Penulis

Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi domestik, faktor global seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas juga memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan fiskal dan investasi menjadi penting agar target pembangunan dapat dicapai secara realistis.

Respons Pemerintah dan Penilaian Analis

Presiden Prabowo menyatakan heran dengan aksi demonstrasi menolak pemangkasan anggaran, menyebutnya sebagai “mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia, ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah.” Ia bahkan menduga ada pihak yang membiayai demonstrasi tersebut. Tempo

Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai demonstrasi mahasiswa harus dipahami sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakannya. Menurutnya, tuntutan yang dibawa mahasiswa tidak muncul dalam ruang hampa — persoalan daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan persepsi kondisi ekonomi menjadi faktor yang membentuk keresahan publik. BEM UI sendiri menegaskan gerakan mereka belum berakhir dan akan terus mengawal isu-isu tersebut. Jatimnet

Seorang pengamat tata kelola pemerintahan menyoroti bahwa selama pemerintahan Prabowo, pola yang berulang terlihat: pemerintah bersikap tertutup dan hanya merespons ketika sudah ada aksi massa besar di lapangan, seperti yang terjadi pada Agustus 2025. Ruang partisipasi bagi pakar dan masyarakat sipil sering kali dihambat, sementara suara kritis dari akademisi justru dilabeli dengan cara yang mendelegitimasi niat perbaikan.

Analisis Penulis

Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Respons pemerintah yang terbuka terhadap kritik publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif berpotensi memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui publikasi data anggaran dan mekanisme pengawasan yang terbuka.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penelitian.
3. Menyusun kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap APBN.
4. Memperkuat komunikasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan agar setiap keputusan memperoleh masukan dari berbagai pihak.
5. Mendorong evaluasi berbasis data (evidence-based policy) terhadap seluruh program prioritas nasional sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia, di mana mahasiswa menjalankan fungsi sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai tuntutan yang disampaikan berfokus pada isu efisiensi anggaran, Program Makan Bergizi Gratis, subsidi energi, kondisi ekonomi nasional, serta tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu dievaluasi.

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada perbedaan pandangan politik, tetapi juga pada analisis mengenai efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, dampak terhadap sektor pendidikan, dan keberlanjutan fiskal negara. Di sisi lain, pemerintah memiliki argumentasi bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat dialog, meningkatkan transparansi, serta mendorong evaluasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui proses tersebut, diharapkan setiap kebijakan publik mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025.

Transparency International Indonesia. (2025, 30 Juni). Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik

Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial–Politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business.

The Indonesian Institute. (2025). Analisis Efisiensi Anggaran Pemerintah. Tempo. (2026). Artikel mengenai demonstrasi mahasiswa dan respons pemerintah.

Kompas.com. (2026). Artikel mengenai subsidi BBM, APBN, dan demonstrasi mahasiswa.

Hukumonline. (2026). Artikel mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan efisiensi anggaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026). Informasi kebijakan harga BBM bersubsidi.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2025). Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo.